WartaSofifi.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara bersama KPK RI kembali melakukan uji kompetensi calon PAKSI atau Penyuluh Anti Korupsi jalur pengalaman.
“Kegiatan ini dikuti sebanyak 27 peserta dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lolos setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi yang dilakukan langsung oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI,†ujar Kepala BPSDM Idrus Assagaf, di Sofifi, Kamis (26/10).
Sebagaimana diketahui, kata dia, ini merupakan kali kedua dalam tahun ini atas kerja sama BPSDM dengan KPK RI setelah seleksi 32 calon
PAKSI jalur Pelopor yg dilaksanakan bulan September lalu.
Untuk itu, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI telah menentukan 24 PNS yang lolos atau yang berkompeten sebagai Penyuluh Anti
Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan 3 orang lainnya dinyatakan belum berkompeten.
“Selanjutnya, BPSDM akan meminta Pak Gubernur untuk mengukuhkan dan melantik sekaligus pembentukan forum PAKSI Maluku Utara,†jelasnya.
Menurut mantan Kepala BKD ini, tugas BPSDM nanti akan memberdayakan para Penyuluh Anti Korupsi atau PAKSI yang kompeten dan telah bersertifikat untuk melakukan penyuluhan di semua lini. Termasuk mengisi materi pelatihan dan pembelajaran di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota serta di sekolah-sekolah.
“Ini baru merupakan awal, karena langkah tindak lanjut masih berproses dan berimplementasi. Dan kemungkinan akan masuk dalam salah satu indikator penilaian Korsupgah KPK,†ungkap Idrus.
Selain itu, beberapa regulasi akan dipersiapkan berkaitan dengan Peraturan dan atau Keputusan Gubernur tentang Penyuluh PAKSI Provinsi Maluku Utara dan Pembentukan Forum PAKSI.
Sebagaimana diketahui, BPSDM Maluku Utara dalam kerjasama ini telah mendapatkan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Diklat Anti Korupsi KPK RI sebagai Lembaga Pelaksana Diklat, Asesment dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Maluku Utara.
